Jakarta, – Keberhasilan Indonesia dalam membangun nilai-nilai demokrasi bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia mampu membuktikan bahwa Islam, modernisasi dan demokrasi bisa tumbuh harmonis.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan pesan tersebut di hadapan ratusan delegasi Parlemen dari negara-negara lain yang menghadiri pembukaan sidang tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Vancouver, Kanada, Senin (18/1) waktu setempat atau Selasa (19/1) WIB.
“Indonesia telah menunjukkan secara baik bahwa tidak ada kontradiksi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kesamaan (equality), kebebasan (liberty) dan pluralisme dalam demokrasi,” kata Fadli Zon.
Dalam pidato berjudul “Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement”, Fadli Zon banyak mengungkap soal bagaimana proses keberhasilan Indonesia dalam meletakkan dasar-dasar demokrasi. Konsolidasi demokrasi dimulai pasca adanya krisis tahun 1998, dimana kala itu Indonesia benar-benar dilanda krisis multidimensi mulai sosial politik hingga ekonomi. “Walaupun ada tantangan besar, Indonesia akhirnya mampu melakukan konsolidasi demokrasi,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
Dalam 17 tahun terakhir sejak krisis 1998, konsolidasi demokrasi terus berjalan baik secara prosedural maupun substansial. Secara institusional-prosedural beberapa perkembangan dapat dilihat pada adanya amandemen Konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia (HAM), hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dan yang paling mutakhir adalah Indonesia mampu menyelenggarakan pilkada serentak di 269 daerah secara tertib dan aman,” paparnya.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya. “Democracy is not one size-fit all solution. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokasi ekonomi dan demokrasi sosial.”
Di Asia Tenggara, Indonesia juga ikut menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Dalam forum ASEAN, Indonesia ikut secara aktif berinisiatif untuk mengembangkan kawasan yang mendorong upaya perlindungan terhadap HAM dan demokratisasi di antara para negara anggota. “Bahkan dengan didukung anggota ASEAN lainnya, Indonesia mengusulkan pendirian Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang merupakan satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN,” jelasnya.
Dengan semangat yang sama untuk menumbuhkan lingkungan demokrasi yang kondusif, Indonesia juga menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum tahun 2008.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Teguh Juwarno, yang juga menjadi anggota delegasi Indonesia sependapat bahwa harus diakui Indonesia telah berhasil menumbuhkembangkan demokrasi seiring modernisasi dan Islam.
“Selama ini dikesankan Islam itu antidemokrasi. Tapi Indonesia adalah bukti sekaligus contoh inspirasi bagi negara lain, bahwa Muslim Moderat adalah keniscayaan Bangsa Indonesia, yang harus menjadi sistem nilai yang bisa dimiliki masyarakat Islam dimanapun,” jelas Teguh.
Untuk diketahui, dalam APPF ke-24 yang berlangsung di Vancouver 17-21 Januari 2016 ini hadir 20 delegasi negara, di antaranya Jepang, Australia, Rusia, Korea Selatan, China, Australia, dan Selandia Baru. Pada pertemuan tahun ini, dibahas tiga sektor isu: Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, serta Kerjasama Kawasan Asia Pasifik.
APPF adalah forum parlemen negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara, dimana Indonesia adalah salah satu negara pendiri. Dalam kesempatan tersebut, seluruh negara juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Secara umum, mereka memiliki semangat yang sama bagaimana Parlemen bisa berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Asia Pasifik.
Tema yang diusung mereka cukup beragam, mulai soal pentingnya membangun demokrasi seperti disampaikan delegasi Indonesia, juga ada yang fokus menyoroti soal perdamaian dan pemberantasan korupsi. Beberapa negara mengusulkan mendesaknya upaya penanganan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme.
Sebagai tuan rumah, delegasi Kanada lebih menyoroti misalnya pada upaya menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai rumah bersama bagi masyarakatnya yang hidup damai dan sejahtera. Karena itu, dibutuhkan kerjasama ekonomi yang erat dan saling menguntungkan di antara anggota APPF.
“Tak satupun negara yang bisa kebal dari krisis ekonomi. Karena itu, kerja sama sangat diperlukan. Inovasi, konektivitas antarkawasan juga penting agar Asia Pasifik tetap menjadi kawasan yang kompetitif,” kata Ketua DPR Kanada Geoff Regan.
Usulan delegasi Parlemen China mengusulkan untuk membangun model atau sistem baru keamanan dunia. Caranya dengan menggalakkan kerja sama yang bisa menguntungkan semua pihak. “Hapus pemikiran lama yang menyelesaikan masalah dengan kekuatan militer atau penyelesaian yang zero sum game. Kerja sama masyarakat Asia Pasifik harus win win solution,” ungkap delegasi China.